NATO Segera Ambil Alih Operasi Militer Libya

Pesawat tempur Prancis di kapal induk Charles de Gaulle


Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) segera mengambil alih semua operasi militer udara atas Libya dari pasukan Koalisi Internasional pimpinan Amerika Serikat (AS). Sikap NATO ini sesuai dengan yang diharapkan AS, yang juga salah satu anggotanya.

Menurut kantor berita Associated Press, jet-jet militer di bawah kendali NATO sejak Minggu kemarin sudah mulai memimpin operasi penegakan zona larangan terbang. Namun, peralihan kendali operasi militer udara sepenuhnya baru akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

"Para sekutu NATO telah sepakat mengambil alih operasi militer sepenuhnya di Libya di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen. "NATO akan menerapkan semua aspek dari resolusi PBB itu. Tidak lebih dan tidak kurang," lanjut Rasmussen.

Sebelumnya, NATO hanya sepakat menjalankan operasi penegakan zona larangan terbang, yaitu memastikan agar rezim Khadafi tak menggunakan pesawat tempur atau helikopter menyerang rakyatnya sendiri.

Menurut resolusi Dewan Keamanan PBB 1973, yang ditetapkan 17 Maret lalu, resolusi itu mengesahkan masyarakat internasional untuk menerapkan zona larangan terbang di Libya serta menggunakan segala cara yang diperlukan, kecuali pendudukan asing, untuk melindungi warga sipil. PBB juga mendesak segera diterapkan "gencatan senjata" di Libya.

Dalam menerapkan misi itu, Pasukan Koalisi pimpinan AS selama ini memastikan bahwa fasilitas militer Libya tidak bisa digunakan rezim Khadafi untuk menembaki rakyatnya, yang memberontak. Mereka sejak awal tahun menuntut Khadafi, yang sudah 42 tahun berkuasa, segera mundur dari kekuasaan.

Setelah delapan hari memimpin misi Koalisi Internasional, AS tampak berharap segera melepas kendali operasi kepada NATO. Presiden Barack Obama dan Menteri Pertahanan Robert Gates telah menyatakan komando Amerika atas operasi militer di Libya hanya akan berlangsung beberapa hari lagi.

VIVAnews